IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 3 OF 2024 ON VILLAGES REGARDING THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN COMMUNITY SERVICES AND THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMS IN BARENG VILLAGE, SEKAR DISTRICT, BOJONEGORO REGENCY

Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Masyarakat Dan Pelaksanaan Progam Pembangunan Desa di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Authors

  • Fahimah Nurul Hidayah IKIP PGRI Bojonegoro Jl. Panglima Polim No.46, Pacul, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
  • Ernia Duwi Saputri IKIP PGRI Bojonegoro Jl. Panglima Polim No.46, Pacul, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro
  • Heru Ismaya IKIP PGRI Bojonegoro Jl. Panglima Polim No.46, Pacul, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

DOI:

https://doi.org/10.36526/santhet.v9i3.5310

Keywords:

Village Implementation; Community Service; Village Development

Abstract

This study examines decentralization under Law Number 3 of 2024 concerning Villages, which mandates the empowerment of village governments to enhance public services and implement development programs according to local needs. The research problem states how the implementation of Law Number 3 of 2024 concerning Villages affects the role of the village government in community service and the execution of development programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency. The objective of the study is to identify the regulation’s implementation in the dimensions of community service and village development. A qualitative research method was chosen, employing observation, interviews, and documentation; data were analyzed through reduction, presentation, and verification. The findings indicate that the village’s authority in financial management and participatory planning has increased, accelerating the provision of administrative services and basic infrastructure. However, challenges arise in the synchronization of regulations across government levels and in strengthening the capacity of village officials. In conclusion, the implementation of Law 3/2024 has expanded the village’s role as a development subject, but its effectiveness depends on improved coordination and the competencies of the village government.

References

Armen, Armen, H. Ardiansah, and Bagio Kadaryanto. "Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Wilayah Kabupaten Kampar." Innovative: Journal Of Social Science Research 4.5 (2024): 5514-5523.
Sauyai, Mada Ishak David, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Bayu Purnama. "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024." Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan 5.4 (2024).
Dethan, Andry Armando, Saryono Yohanes, and Yosef Mario Monteiro. "Pelaksanaan Fungsi Pendamping Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Desa Tebole dan Desa Lenguselu Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun." Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial 3.2 (2024): 132-155.
Wahyudi, Endik Eko. "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial." Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik 1.2 (2024): 163-172.
Khanafi, Imam, Agus Budi Santoso, and Indah Kusuma Dewi. "Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Jabres, Kabupaten Kebumen)." Eksaminasi: Jurnal Hukum 3.3 (2024): 163-172.
Althof, Ahmad, and Alfan Khairul Ichwan. "A Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa: Quo Vadis Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Terbitnya Undang Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa." Jurnal Hukum Lex Generalis 4.8 (2023).
Aneta, Asna, and Rustam Tohopi. "Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo." PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 10.1 (2024): 68-86.
nusamuda Pratama, Inka, and Darmansyah Darmansyah. "Pendidikan Politik Dalam Rangka Penguatan Partisipasi Politik Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Desa Jurumapin." TRANSFORMASI: JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 2.3 (2022): 202-209.
Armadani, Pitrawir. "Efektifitas Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir: Efektivitas Implementasi Perbub No 3 Tahun 2019 Kabupaten Indragiri Hilir." Indragiri Law Review 2.2 (2024): 74-79.
Alyusra, Muhammad Wira, H. B. Gusliana, and Zulwisman Zulwisman. "Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Indragiri Hilir Dalam Menjaga Stabilitas Harga Kelapa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Niaga Kelapa (Studi Kasus Desa Pekan Kamis, Kec Tembilahan Hulu, Kab." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10.7 (2024): 814-826.
Saputri, E. D., & Kurniawan, I. D. (2022). Sistem Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Arah Pembangunan di Indonesia. Jurnal kewarganegaraan, 6(3), 6405-6414.
Ismaya, H., Zuhriah, F., & Kurniawan, I. D. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pembentuk Politik Hukum dalam Penerapan Perkawinan Beda Agama. Civics Education and Social Science Journal (CESSJ), 6(1), 1-11.
Mahfud, Mahfud, et al. "ANALISIS TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA (KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024)." Jurnal Yustitia 25.2 (2025).
Ilmi, Bahrul, Dodi Haryono, and Muhammad A. Rauf. "Mekanisme Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keterwakilan Perempuan Di Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10.23 (2024): 164-173.
Dwaranika, Ni Kade Bunga, and Ni Luh Gede Yogi Arthani. "PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TERKAIT DENGAN LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PAAD DAERAH JALUR HIJAU DI DESA CANGGU." Jurnal Hukum Mahasiswa 4.1 (2024): 1316-1328.
Lintar, Suitoh Ali, and Rosidin Rosidin. "Implementasi Pemberian Izin Pertambangan di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara." PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Adminitration 1.2 (2024): 196-213.
Rangga, Boy, et al. "Sosialisasi Peran Gender dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Ketapang Nomor 3 Tahun 2023." Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi 4.2 (2024): 211-216.
Sari, Nirmala. "EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN 2024 (Studi Kasus Dusun Purwasori Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo)." RIO LAW JURNAL 6.1 (2025): 576-585.

Downloads

Published

2025-06-25

How to Cite

Fahimah Nurul Hidayah, Ernia Duwi Saputri, & Heru Ismaya. (2025). IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 3 OF 2024 ON VILLAGES REGARDING THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN COMMUNITY SERVICES AND THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT PROGRAMS IN BARENG VILLAGE, SEKAR DISTRICT, BOJONEGORO REGENCY: Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Masyarakat Dan Pelaksanaan Progam Pembangunan Desa di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro. Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora), 9(3), 975–980. https://doi.org/10.36526/santhet.v9i3.5310