IMPLICATIONS OF PERMA NUMBER 7 OF 2022 CONCERNING. ADMINISTRATION OF CASES AND TRIALS. JUDGMENT AS WELL. ELECTRONICS AGAINST. PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE LAW
IMPLIKASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG. ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN. PENGADILAN SECARA. ELEKTRONIK TERHADAP. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
Abstract
Background: There is a growing need for courts to implement electronic-based administration, or E-Court, as technology advances. Objective: To understand, study and analyze whether PERMA Number 7 of 2022 regarding Electronic Administration and Trial of Cases in Court complies with Indonesian civil procedural law principles. Method: Qualitative research with a normative legal perspective demonstrates that e-court use can typically increase judicial efficiency. Result: Some applications are still opposite from the principles of civil procedural law, HIR and RBG. This condition can be seen in the implementation of the principle of open hearings to the public in the court, the application of the Nemo Judex Idoneus in Propria Causa principle, and SEMA 1 of 2023 concerning Surat Tercatat (Registered Letters), which violate the provisions in the HIR and RBG. Conclusion: This situation makes sense because it will take time to create new civil procedural laws and there is an urgent need to improve the court's efficacy and efficiency.
References
Army, Eddy, (2020) Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan, Jakarta Timur: Sinar Grafika;
Marzuki, Peter Mahmud Marzuki (2005) . Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media;
M. Mahfud MD, (2007)“Perdebatan Hukum Tata Negara”, Jakarta : LP3ES;
Marsela, Fitri Dwi, (2017).”Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 -2/PUU-XII/2014”. Skripsi. UNNES;
Raharjo, Satjipto (2010). Penegakan Hukum Progresif , Jakarta: Kompas;
Santoso, Agus (2012) Hukum, moral dan keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana;
Simangunsong, Frans (2015). Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta;
Sihotang, Nia Sari, (2016) Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III
Suratman, dan Philips Dillah (2005). Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta;
Mertokusumo, Sudikno (1993) , Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty;
Sunarto (2014), Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata, Jakarta:Kencana;
Soekanto, Soerjono (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Sutiyoso, Bambang, (2010). “Ruang Lingkup dan Aspek-asoek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.
Wirjono Prodjodikoro, Wirjono (1984). Hukum acara perdata Indonesia , Bandung: Sumur;
Yahya Harahap, (2005), Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika;
Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tetang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasidan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara diPengadilan Secara Elektronik.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
.png)
