PELAYANAN PUBLIK DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI DESA WONGSOREJO

  • Eka Iswahyuni UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
  • Bayu Indra Permana UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
Keywords: Otonomi Daerah, Pelayanan Publik

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah, sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan terkena dampaknya. Pemerintah daerah dapat mengatur dan memperbaiki pelayanannya dengan diadakannya otonomi daerah. Karena otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi pelayanan publik di Desa Wongsorejo, dan (2) relevansi antara pelayanan publik era otonomi daerah di Desa Wongsorejo

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu penggambaran terhadap data yang sudah diperoleh mengenai pelayanan publik dalam era otonomi daerah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengkaji masalah tersebut. Dari analisis data diketahui bahwa: 1). pelayanan publik di desa Wongsorejo berangsur membaik semenjak diadakannya otonomi daerah. Pelayanan publik di desa Wongsorejo juga telah menerapkan asas-asas pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. 2). relevansi pelayanan publik dalam era otonomi daerah di desa Wongsorejo sangat erat. Karena semenjak adanya otonomi daerah di desa Wongsorejo pelayanan publiknya juga turut membaik. Walaupun,  terdapat problematika dalam pelaksanaan otonomi daerah, namun masih dapat ditanggulangi.

 

References

Junaidi, Mahbub., & Istighfar Paribrata, Agni. 2015. Pedoman Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintahan Desa. Jawa Timur: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
Modul Pengayaan. 2016. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA dan SMK/MK Kelas X. Surakarta: CV Grahadi
Nurcholis, Hanif. 2015. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo
S. Tangkilisin, Hessel Nogi. 2004. Stategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik. Yogyakarta: YPAPI (Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia)
Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alvabeta
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Universitas PGRI Banyuwangi. 2018. Panduan Penulisan Skripsi. Universitas PGRI Banyuwangi
Fatnuriawan, Ayok. 2014. Jurnal. Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik di Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Tahun 2014. Dikutip dari http//:jurnal-online. um.ac.id/data/artikel/artikel07B560DD628F3463CACBE7469F8A157F.pdf diakses pada tanggal 25 April 2018
Published
2018-06-20
How to Cite
Eka Iswahyuni, & Bayu Indra Permana. (2018). PELAYANAN PUBLIK DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI DESA WONGSOREJO. JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan), 2(2), 1-4. Retrieved from https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/jppkn/article/view/655
Section
Articles